Berita Terpopuler
Demokrasi dan Kemakmuran Harus Sejalan
01/05/2009 00:33
Ari A. PerdanaDalam sebuah kolom Liputan 6, kawan saya Sulfikar Amir membahas apa yang ia sebut sebagai "demokrasi $3000." Sulfikar menulis, "Demokrasi hanya dapat bertahan dengan baik jika masyarakat tersebut memiliki tingkat penghasilan di atas US$3000. Di bawah angka tersebut besar kemungkinan sistem demokrasi akan gagal." Ini adalah kesimpulan Adam Przeworski dari sejumlah studinya yang dirangkum dalam buku Democracy and Development (2000) bersama Michael Alvarez dan Jose Antonio Cheibub.
Artikel itu mengingatkan saya kembali pada sebuah pembahasan klasik tentang hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan. Secara empiris, dengan sejumlah pengecualian, negara-negara yang paling demokratis memang secara umum juga merupakan negara-negara termakmur. Tapi adanya keterkaitan positif ini tidak menunjukkan pada kita hubungan sebab-akibat seperti apa yang terjadi. Apakah demokrasi membuat kesejahteraan meningkat? Atau sebaliknya, setelah sebuah negara menjadi cukup makmur baru ia bisa berdemokrasi?
Saya akan membahas pertanyaan kedua terlebih dulu, karena ini terkait dengan studi Przeworski yang dikutip Sulfikar. Studi Przeworski dkk. didasarkan pada pengamatan sekitar seratus negara antara 1950-1990. Sebagian dari negara dalam sampel mengalami transisi dari demokrasi ke otoritarianisme, dan sebaliknya. Beberapa seperti sejumlah negara Amerika Latin mengalami transisi keluar masuk demokrasi lebih dari sekali. Dari data yang dianalisis, memang probabilitas bagi demokrasi untuk "mati" (negara jatuh ke otoritarianisme) lebih besar jika pendapatan per kapita suatu negara masih rendah. Probabilitasnya makin kecil seiring kenaikan pendapatan per kapita.
Angka $3000 yang dikutip Sulfikar sebenarnya lebih merupakan batas kelompok pendapatan yang digunakan oleh Przeworski. Di atas angka itu, probabilitas bagi demokrasi untuk "mati" turun menjadi tidak signifikan. Jadi menurut saya angka $3000 ini jangan diartikan sebagai sebuah batas yang eksak.
Ada dua kritik yang disampaikan Sulfikar atas temuan Przeworski. Pertama, logika deterministik ekonomi - yang memandang faktor ekonomi adalah segalanya - sangat kuat mewarnai kesimpulan ini. Saya cenderung tidak sepakat. Studi Przeworski memang secara khusus melihat keterkaitan antara demokrasi dan variabel ekonomi. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa studi ini didominasi oleh logika determinisme ekonomi. Justru di sana Przeworski mencoba menggali lebih jauh ada apa di balik korelasi antara pendapatan per kapita dan probabilitas bagi demokrasi untuk bertahan. Salah satu argumen yang diajukan adalah kemakmuran biasanya berkorelasi dengan tingkat pendidikan yang meningkat, menciptakan kelas menengah yang cukup besar dan berpendidikan.
Kedua, fakta empiris tidak selalu sesuai dengan kesimpulan ini. Ada negara berpendapatan tinggi yang tidak demokratis seperti Singapura. Tentang Singapura, kesimpulan dari studi Przeworski sebenarnya adalah, di atas tingkat pendapatan per kapita tertentu, sistem pemerintahan akan bertahan. Bukan hanya demokrasi, otoritarianisme juga. Dengan kata lain, dan ini mungkin jadi kabar buruk bagi aktifis prodemokrasi di negeri itu, dengan tingkat pendapatan per kapita saat ini, sangat kecil probabilitas buat Singapura untuk bergeser menjadi demokratis.
* * *
Isu kedua adalah apakah demokrasi menyebabkan kemakmuran lebih tinggi. Hubungan kausalitas yang ini sebenarnya tidak jelas. Secara hipotetis, demokrasi memang bisa berpengaruh positif maupun negatif terhadap kinerja ekonomi. Negara yang otoriter umumnya memerlukan sumber daya yang cukup besar untuk mempertahankan kekuasaan rezim. Akibatnya, alokasi sumber daya menjadi tidak efisien.
Otoritarianisme juga membuat mekanisme umpan balik tidak terjadi. Di bawah rezim yang otoriter, mekanisme informasi dari bawah ke atas, termasuk informasi tentang keadaan rakyat yang kurang sejahtera, cenderung tidak berjalan. Penguasa juga tidak punya insentif untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat, karena tidak ada risiko bagi rezim untuk kehilangan dukungan publik. Ini senada dengan apa yang ditulis Roby Muhamad dalam kolom Liputan 6 yang lain.
Tapi bisa juga yang terjadi adalah sebaliknya. Demokrasi bisa membuat pengambilan keputusan menjadi panjang. Dalam demokrasi, pengambil kebijakan juga seringkali harus mengorbankan keputusan berorientasi jangka panjang demi popularitas jangka pendek. Artinya, tidak ada jaminan yang tegas bahwa demokrasi akan membawa efisiensi dan kemakmuran pada ujungnya.
Ini menyebabkan secara empiris kita melihat sejumlah anomali seperti negara otoriter yang makmur seperti, sekali lagi, Singapura. Contoh lain adalah negara-negara Teluk penghasil minyak---tapi biasanya mereka dipisahkan dari sampel karena punya karakteristik berbeda dari negara kebanyakan. Sebaliknya, ada sejumlah negara demokratis yang miskin atau kinerja ekonominya biasa saja seperti Botswana atau India. Lantas, apa makna studi-studi itu terhadap perkembangan demokrasi kalau memang tidak ada kesimpulan tegas yang bisa kita ambil?
Perlu diingat, "tidak ada kesimpulan" tidak sama dengan "kesimpulan tentang sesuatu yang tidak ada." Maksudnya, karena kita tidak bisa menyimpulkan adanya pengaruh positif demokrasi terhadap ekonomi (dan sebaliknya) dari data antarnegara, bukan berarti kesimpulannya kita tidak perlu meneruskan proses demokratisasi. Bukan juga berarti kita mengesampingkan faktor-faktor ekonomi. Pertama, harus diingat, analisis menggunakan data antarnegara punya banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan bias dan error. Jadi, temuan dari data harus kita pahami secara hati-hati.
Kedua, demokratisasi dan peningkatan kemakmuran ekonomi pada dasarnya merupakan dua tujuan pembangunan yang tetap harus dicapai secara independen. Ada banyak alasan untuk meneruskan demokratisasi yang terlepas dari alasan ekonomi. Sebaliknya, terlepas dari sistem pemerintahan seperti apa, peningkatan kemakmuran tetap harus berjalan.
Ketiga, tantangannya adalah bagaimana membuat demokrasi dan peningkatan kemakmuran bisa menjadi dua tujuan yang dicapai bersama tanpa menjadi trade-off. Kembali ke studi Przeworski, demokrasi pada akhirnya memerlukan sejumlah prasyarat untuk bisa bertahan. Salah satu prasyarat penting adalah demokrasi harus bisa menjadi modal tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi.
Ini adalah sesuatu yang harus selalu diingat oleh para politisi, ketika mereka sibuk mengatur strategi koalisi maupun setelah ada di kekuasaan.
Penulis adalah mahasiswa program doktoral bidang ekonomi di University of Melbourne, Australia, dan kontributor Jakartabeat.net.