Berita Terpopuler
Politik Label
Ari A. Perdana
31/05/2009 08:25
Ketika nama Hidayat Nur Wahid masuk bursa kandidat cawapres, beredar isu bahwa ia adalah agen Wahabi, dan PKS adalah kendaraan bagi gerakan Wahabi untuk menyebarkan pengaruh di Indonesia. Seiring batalnya Hidayat menjadi cawapres, label Wahabi hilang dari diskursus pemilu 2009. Kini muncul label baru: neoliberal. Kali ini yang jadi sasaran tembak (lagi-lagi) adalah Boediono, yang maju sebagai cawapres SBY.Boediono memang sasaran tembak yang empuk. Ia adalah seorang doktor ekonomi yang mendapat gelar dari universitas di Australia dan AS. Kariernya di pemerintahan banyak dihabiskan di Bappenas, membuatnya punya hubungan dekat dengan lembaga-lembaga donor. Ia menjadi menteri ekonomi di bawah tiga presiden, dengan sebagian waktu dilewatkan ketika Indonesia di bawah program IMF. Posisi terakhirnya adalah Gubernur Bank Sentral, yang menjadikannya orang nomor satu dalam otoritas kebijakan moneter.
Apa sebenarnya neoliberalisme itu? Ada beberapa definisi akademis yang kurang lebih merujuk pada sistem ekonomi dan politik yang mengedepankan mekanisme pasar, kompetisi, perdagangan bebas, dan peran negara yang minimal. Ada keterbatasan ruang di kolom ini untuk membahas dan mengkritisi definisi neoliberalisme. Mungkin saya akan lakukan lain waktu.
Problemnya adalah selain definisi yang sifatnya ilmiah, bertebaran banyak definisi lain yang lebih merupakan definisi "pamflet." Saya sebut definisi pamflet, karena istilah neoliberal dan neoliberalisme sudah jadi semacam jargon yang sifatnya peyoratif. Ia digunakan untuk tujuan menyerang pihak lain dengan memberikan label yang konotasinya negatif. Definisi pamflet ini yang, sayangnya, menjadikan istilah neoliberalisme mengalami inflasi makna dan kehilangan kredibilitas.
Contohnya, neoliberal adalah kelompok yang "menghamba" pada kekuatan pasar dan modal global (perhatikan bahasa superlatif yang digunakan). Ini jelas pendefinisian sebuah konsep yang tidak sahih – apa yang dimaksud "menghamba"? Selain itu, istilah neoliberalisme bisa dengam mudah disematkan pada apa-apa yang buruk di dunia ini bisa diatribusikan pada konsep itu. Dari pemanasan global, kemiskinan, hingga mutilasi. Saya tidak bercanda tentang yang terakhir. Beberapa waktu lalu, seorang akademisi menyatakan maraknya fenomena mutilasi adalah akibat neoliberalisme.
Politik label seperti ini membuat semua perdebatan yang harusnya terjadi di tataran substantif menjadi berhenti. Kita tidak merasa perlu untuk mendiskusikan latar belakang filosofis apa di belakang ide tentang mekanisme pasar, persaingan, atau perdagangan bebas. Kita lebih suka langsung melompat pada kesimpulan bahwa semua itu adalah akar segala keburukan yang ada.
Para pengritik neoliberalisme juga punya tendensi untuk menganggap bahwa para ekonom mainstream menganggap peran negara yang minimal sebagai kebenaran final. Kenyataannya, perdebatan soal peran negara dan pasar adalah sesuatu yang dinamis, yang terus terjadi di semua fakultas ekonomi di dunia. Riset-riset ekonomi kontemporer banyak yang menyentuh persoalan korupsi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga kriminalitas. Perdebatannya bukan sekadar apakah campur tangan pemerintah selalu lebih buruk, melainkan "bentuk intervensi seperti apa yang lebih baik dari lainnya."
Singkatnya, "neoliberal," seperti halnya label "komunis" di masa lalu, telah menjadi sebuah straw man, boneka jerami yang dijadikan sasaran semua kritik atas dasar preposisi yang keliru tentang posisi sesungguhnya dari target kritik yang sebenarnya.
* * *
Selain neoliberalisme, ada label atau jargon lain yang muncul dalam Pemilu Presiden kali ini: ekonomi kerakyatan. Prabowo Subianto, tampil sebagai pasangan Megawati, yang mengklaim label ini. Kelihatannya nanti label ekonomi kerakyatan akan dijadikan bahan jualan pasangan Megawati-Prabowo, sebagai "antitesis" dari label neoliberal yang tersemat pada SBY-Boediono.
Selama ini Prabowo memang cukup berhasil membangun citra sebagai pengusaha yang berpihak pada kelompok marginal lewat kiprahnya di HKTI dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Harus diakui, sebagian kiprahnya di sana bukan sekedar kosmetik. Tapi menjadi ketua organisasi yang berdasarkan kelompok kepentingan seperti HKTI dan APPSI adalah satu hal. Menyusun sebuah kebijakan ekonomi yang "pro-rakyat" adalah hal lain. Di tataran kebijakan, kita akan berhadapan dengan sejumlah situasi ketika kepentingan kelompok marjinal yang satu dan lainnya akan berbenturan.
Satu contoh. Kenaikan harga beras tentu menguntungkan petani pemilik lahan. Tapi akan memukul buruh tani (yang populasinya lebih banyak), pengusaha kecil, pedagang asongan dan kelompok miskin kota, termasuk penduduk Bantar Gebang yang menjadi lokasi deklarasi Megawati-Prabowo. Kenaikan UMR dan kebijakan pasar kerja yang tidak fleksibel tentu menguntungkan pekerja sektor formal, tapi makin menutup akses bagi pekerja sektor informal. Di sisi lain, jangan-jangan kebijakan yang berbau neoliberal seperti penurunan tarif impor beras dan pasar kerja yang fleksibel justru akhirnya bisa jadi solusi.
Dilema-dilema seperti ini tentu tidak membuat politik label menjadi makin tidak produktif maupun relevan. Untungnya, saya cukup optimis bahwa pemilih Indonesia lebih punya akal sehat dibandingkan mereka yang memainkan politik label.
Sementara itu, para pengritik neoliberalisme sejati, mereka yang berangkat dari argumentasi akademis, punya alasan untuk kesal pada politisi yang memainkan politik label. Karena mereka telah memilih orang yang salah untuk dijadikan ikon neoliberalisme. Lebih buruk lagi, si kandidat neoliberal punya peluang paling besar untuk terpilih secara demokratis.