Mengapresiasi Pemilu 2009  

Ari A. Perdana

Hajatan Pemilu 2009 usai sudah. Partai Demokrat menjadi kekuatan baru di Senayan. Partai Golkar dan PDIP, pemenang dua pemilu sebelum ini, harus rela kehilangan banyak suara. SBY, presiden RI pertama yang terpilih dalam pemilihan langsung, masih dipercaya untuk menjabat di periode kedua. Bukan hanya itu, ia juga memenangi pemilu dalam satu putaran, konon dengan jumlah pemilih absolut lebih banyak dari Barack Obama.

Banyak yang mengritik kualitas pelaksanaan pemilu 2009. Kisruh terbesar adalah soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Beberapa pihak bahkan menyebut pemilu kali ini sebagai "terburuk dalam sejarah." Sengketa soal DPT dan dugaan kecurangan di sejumlah tempat membuat dua pasangan kandidat yang kalah dalam pemilpres masih belum menerima secara resmi hasil pemilu, bahkan membawa kasus ini ke ranah hukum.

Selain soal administrasi – DPT dan dugaan kecurangan – ada beberapa hal lain juga mewarnai perdebatan soal kualitas dan substansi pemilu 2009 dan proses demokrasi di Indonesia secara umum. Misalnya, soal peran lembaga survei dan konsultan politik dalam mempengaruhi pilihan publik, kualitas para calon legislatif yang bertarung, atau kritik bahwa persaingan antar kandidat, terutama dalam pemilu legislatif, berlangsung secara menggelikan.

Berbagai catatan dan keluhan itu tentu ada benarnya. Tapi jangan kemudian kita terlalu fokus untuk pada sejumlah kekurangan yang spesifik dan lupa mengapresiasi pencapaian besar yang sudah terjadi. Kisruh DPT memang jadi coreng terbesar dalam pelaksanaan pemilu. Namun ini lebih menggambarkan perjalanan yang masih panjang untuk membenahi carut-marut sistem administrasi kependudukan di negara kita, ketimbang sebuah upaya sistematis untuk memenangkan salah satu kandidat. Soal survei, konsultan politik atau perang spanduk dalam kampanye, buat saya itu adalah bagian dari proses belajar yang kita alami.

Banyak alasan bagi bangsa Indonesia untuk bangga dengan pemilu 2009. Bukan soal siapa pemenangnya, tapi pada kenyataan bahwa selangkah demi selangkah proses transisi menuju demokrasi berjalan semakin baik. Sepuluh tahun lalu banyak orang masih meramalkan Indonesia akan bernasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia: bubar dan tercerai-berai. Lima tahun lalu banyak orang masih menganggap bangsa Indonesia masih belum bisa berdemokrasi, dan pemilihan langsung akan membawa Indonesia pada lingkaran kerusuhan etnis dan agama yang tidak berkesudahan. Ketakutan itu, setidaknya sampai hari ini, tidak terbukti.

Selain itu, jika perolehan suara menjadi acuan tentang preferensi "pemilih-tengah" (median voter) di Indonesia atas berbagai isu, maka hasil pemilu 2009 juga menyimpulkan beberapa hal. Pertama, pemilih Indonesia lebih percaya pada partai sekuler. Perolehan suara partai Islam jika ditotal hanya sedikit di atas seperempat dari total suara yang masuk. Empat partai Islam yang punya wakil di Senayan (PKS, PAN, PPP dan PKB) adalah yang dalam lima tahun terakhir lebih banyak memainkan strategi moderat-plural. Meski keempat partai ini lalu masuk dalam koalisi mendukung SBY, mereka tidak punya posisi tawar yang cukup besar untuk menentukan arah kampanye. Terbukti SBY bisa dengan percaya diri tidak merasa perlu memberikan posisi wapres.

Kedua, kecemasan bahwa pemilih Indonesia masih menginginkan figur militer sebagai pemimpin juga tidak terbukti. Partai Gerindra dan Hanura, yang identik dengan sosok Prabowo dan Wiranto, jika dijumlah hanya memperoleh 8 persen suara. Beberapa partai lain yang didirikan oleh sejumlah tokoh militer masa lalu (misalnya, PKPB dan PKPI) bahkan tidak pernah menjadi kekuatan yang signifikan. Dalam pemilihan presiden, Prabowo memang sempat mencuri perhatian, tapi ia tidak mampu mendongkrak popularitas Megawati. Sementara Wiranto terlihat sebagai lebih nilai minus bagi JK.

Argumen ini bisa disanggah: SBY juga tokoh militer. Betul, dan lima tahun lalu saya juga mempermasalahkan soal ini. Tapi ia punya kesempatan selama satu masa jabatan untuk membangun citra sebagai pemimpin sipil. Dan harus diakui, ia cukup berhasil. Keuntungan sebagai incumbent? Mungkin, tapi itulah kenyataan demokrasi.

Ketiga, selama kampanye terjadi perdebatan terkait aliran atau orientasi kebijakan politik-ekonomi yang cukup seru. Selama masa kampanye pilpres, jargon "neoliberalisme" dan "kerakyatan" sempat terlontar. Meski digunakan masih untuk sebatas politik label, tapi itu sedikit banyak mendorong terjadinya diskusi-diskusi lanjutan mengenai sistem ekonomi.

Di saat yang sama, perdebatan soal ideologi dan orientasi ekonomi ini belum sampai menciptakan perpecahan ideologis-kultural seperti di AS atau Eropa (liberal vs. konservatif, kiri vs. kanan). Untuk beberapa hal, bagi saya ini menggembirakan. Bukan saya menolak adanya demarkasi ideologi yang tegas di Indonesia. Bukan juga saya terobsesi dengan "persatuan dan kesatuan" bangsa. Sebaliknya, saya justru berharap dalam tahun-tahun mendatang, kontestasi politik di Indonesia bisa diwarnai oleh kompetisi ideologi atau mazhab ekonomi-politik yang lebih tegas.

Yang saya ingin katakan, apa yang kita lihat kemarin dalam isu neoliberalisme atau ekonomi kerakyatan hanyalah versi yang "semu" dari pertarungan ideologis yang sesungguhnya. Dan saya senang karena pemilih Indonesia tidak terbelah atas hal-hal yang masih semu.

Sekarang, pesta sudah usai. Waktunya untuk mulai (atau kembali) bekerja. Tentu kita semua berharap bahwa pencapaian positif dalam transisi menuju demokrasi ini bisa terus terjadi. Perlu diingat juga, kita memilih demokrasi bukan sekadar karena kita ingin demokrasi. Tapi demokrasi juga sebagai instrumen untuk menghasilkan kemakmuran. Untuk itu kita perlu pemerintahan yang efektif.

SBY sudah punya modal politik yang sangat besar untuk memulai periode kedua. Ia mengantongi suara populer yang mutlak, plus dukungan parlemen yang relatif kuat. Tidak ada alasan untuk melanjutkan pemerintahan berdasarkan konsesi politik, bagi-bagi kekuasaan maupun pembangunan citra.


Penulis adalah mahasiswa program doktoral di University of Melbourne, Australia, dan blogger di cafesalemba.blogspot.com.