Berita Terpopuler
"Political Engagement"
14/09/2009 12:23
Ari A. PerdanaKatakan saya kelewat berpikir positif. Tapi memang banyak alasan untuk optimistis terhadap prospek demokrasi di Indonesia. Di kolom saya sebelum ini (10/8/09), saya menyampaikan sejumlah alasan mengapa Pemilu 2009, dengan berbagai kekurangannya, adalah sebuah prestasi. Pemilu berakhir tanpa kerusuhan atau kekerasan, dan hasilnya mengindikasikan bahwa pemilih Indonesia tidak mendukung sektarianisme dan militerisme.
Seorang rekan, mengingatkan saya pada satu prestasi lain yang dicapai dalam pemilu kali ini. Pihak-pihak yang tidak puas terhadap proses atau hasil Pemilu memilih penyelesaian lewat jalur legal-formal. Ini menunjukkan terjadinya proses penguatan institusi, dalam hal ini institusi penyelesaian sengketa.
Satu hal lain yang juga saya anggap sebagai aspek positif lain dari Pemilu 2009 adalah keterikatan masyarakat pada politik (political engagement) yang makin tinggi. Beda dengan di era Orde Baru, sekarang ini politik sudah bagian dari perbincangan sehari-hari di warung kopi. Orang tidak lagi takut atau sungkan mengungkapkan preferensi politiknya, sesuatu yang di masa lalu bukanlah hal yang mudah dilakukan.
Roby Muhammad (Kolom Liputan 6, 24/8/09) mungkin melihat bahwa, kalau yang jadi ukuran adalah bagaimana SBY-Boediono menjalankan kampanye, proses politik masih terjadi secara elitis dan masih berjarak dari massa akar rumput. Pendapat ini tidak salah. Tapi proses kampanye salah satu pasangan capres-cawapres tidak menggambarkan tingkat political engagement secara keseluruhan. Buat saya, riuh-redah kampanye legislatif mungkin lebih bisa menggambarkan betapa politik bukan lagi konsumsi kelompok elite.
Banyak orang melihat perang spanduk selama kampanye legislatif antara caleg-caleg yang "tidak jelas siapa" sebagai hal yang berlebihan, bahkan "norak." Norak atau kampungan adalah persoalan selera, dan selera adalah subyektif. Yang jelas, itu menunjukkan bahwa akses ke dalam politik semakin terbuka. Memang, antara menjadi caleg dan terpilih menjadi anggota dewan adalah dua hal yang berbeda. Pada akhirnya, perbedaan modal finansial, sosial dan politik akan menentukan siapa yang bisa terpilih atau tidak. Tapi sekali lagi, gambaran besarnya adalah kita menyaksikan sebuah perubahan di mana rakyat kebanyakan yang dulu perannya dalam politik terbatas hanya menjadi obyek yang pasif, menjadi subyek yang lebih aktif .
Bukan berarti proses ini tidak bermasalah. Kita juga melihat banyaknya orang frustrasi karena gagal melaju ke Senayan, atau ke kantor DPRD. Banyak yang sampai dijerat utang, bahkan sampai bunuh diri. Dengan kata lain, kebebasan politik yang terjadi direspon juga oleh orang-orang yang tidak bisa berhitung dengan kemampuan pribadinya untuk berkompetisi. Saya turut prihatin dan simpati pada mereka yang jadi korban keadaan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana proses koreksi bisa terjadi tanpa mengorbankan demokratisasi dan kebebasan yang sudah kita alami? Di sinilah peran partai politik menjadi penting. Di antara sejumlah pekerjaan rumah yang menanti setelah pemilu, penguatan parpol menjadi salah satu agenda utama, kalau bukan terpenting.
* * *
Saya membedakan political engagement dengan tingkat partisipasi dalam pemilu, karena keduanya tidak selalu berkorelasi positif. Yang kedua menggambarkan partisipasi politik secara luas, sementara yang kedua spesifik pada apakah seorang individu memberikan suaranya dalam pemilu. Betul, tingkat non-partisipasi dalam Pemilu 2009 memang tinggi. Tapi bukan berarti masyarakat tidak terlibat dalam politik. Sebaliknya, ingat bahwa di masa Orde Baru tingkat partisipasi selalu mendekati 100 %, tapi tidak berarti political engagement yang tinggi.
Sebagai perbandingan, tingkat partisipasi dalam pemilu nasional di AS selalu rendah, lebih rendah dari di Indonesia. Tapi adalah salah untuk mengatakan bahwa political engagement di sana rendah. Di AS, medium untuk terlibat dalam politik bukan hanya lewat pemilu. Lewat berbagai diskusi publik, pertemuan "balai kota," jajak pendapat, petisi dan sebagainya, masyarakat bisa terlibat aktif dalam politik, tapi karena berbagai alasan tidak datang memberikan suaranya di hari pemilihan.
Dengan argumen serupa, bedakan juga tingkat non-partisipasi dengan "Golput"--sebuah salah kaprah yang sering saya temukan di media massa. Golput di era 1970-an adalah sebuah ekspresi politik untuk menentang dibatasinya preferensi politik, setelah Orde Baru hanya membolehkan sepuluh parpol dalam Pemilu 1971, dan tiga parpol setelah itu. Ada banyak alasan mengapa orang tidak memberikan suara di Pemilu 2009. Protes terhadap pelaksanaan pemilu atau terhadap pemerintah yang sekarang berkuasa adalah salah satu dari berbagai alasan itu. Meski demikian, kondisi di tahun 2009 jelas tidak sama dengan kondisi di jaman Orde Baru karena tidak ada kebijakan rejim yang membatasi pilihan politik. Dan fakta bahwa ekspresi Golput tidak memiliki konsekuensi politik seperti di masa lalu justru menunjukkan bahwa demokratisasi memang terjadi di Indonesia.
Political engagement yang besar adalah modal bagi demokrasi untuk berakar di masyarakat. Kira-kira begitu poin yang pernah diajukan oleh Robert Putnam. Itulah mengapa, seperti saya katakan di depan, saya merasa optimistis dengan prospek demokratisasi di Indonesia.
Betul bahwa kita tetap harus hati-hati. Sulfikar Amir (Kolom Liputan 6, 31/8/09) mengingatkan "bahaya" DPR akan kembali menjadi tukang stempel ala Orde Baru, kalau proyek superkoalisi SBY/Demokrat berjalan sukses. Meski "peringatan" seperti ini tidak bisa kita abaikan, saya tidak melihat bahwa kalaupun terjadi, superkoalisi yang stabil dan permanen di DPR bisa terjalin, karena semua pemain tetap punya insentif untuk menjadi pemain utama, bukan sekadar pinggiran, di tahun 2014. Selain itu, ingat juga bahwa (elite) parpol hanya satu dari berbagai pemain dalam politik. Sejalan dengan political engagement yang meningkat, peran kelompok kepentingan di luar DPR akan memberikan mekanisme chek and balances tambahan bagi proses di dalam.
Demokrasi di Indonesia memang belum sempurna. Tapi melihat apa yang terjadi di Myanmar, langkah mundur bagi demokrasi di Thailand, sinetron demokrasi di Malaysia, dan situasi "ah, sudahlah" di Singapura, kita memang harus mengapresiasi pencapaian diri sendiri.
Penulis adalah alumni Harvard Kennedy School, AS, dan sekarang menempuh program doktor di University of Melbourne, Australia.