Berita Terpopuler
SBY: Antara Modal Politik dan Modal Simbolik
17/11/2009 12:13
Sudirman NasirSikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak tegas dalam menghadapi masalah perseteruan KPK–Mabes Polri–Kejagung saat ini menunjukkan kecenderungan penyia-nyiaan modal politik dan modal simbolik yang ia miliki. Sikap pasif, dingin, dan berdalih netral SBY yang konon ia ditujukan untuk menghormati proses hukum, sulit membendung kecenderungan penggerusan modal politik dan modal simbolik yang ia miliki. SBY tampaknya lalai menyadari modal politik dan modal simbolik yang ia raih lewat kemenangan di pasar politik pemilu (pemilihan presiden secara langsung yang ia menangkan kedua kalinya) tidak dengan sendirinya akan membuat modal politik dan simboliknya selamanya besar.
Tanda-tanda ketergerusan modal politik dan modal simbolik SBY antara lain bisa dilihat pada peningkatan pandangan negatif masyarakat terhadap SBY seperti yang dilansir Lingkaran Survey Indonesia (LSI) lewat analisis terhadap lima media massa untuk periode 3 sampai 9 November lalu, yang melonjak menjadi 64 persen dibanding 54 persen minggu sebelumnya. Sikap negatif banyak bagian masyarakat juga bisa diamati lewat perbincangan warga sehari-hari maupun lewat komentar-komentar warga di berbagai jejaring sosial di dunia maya seperti melalui buku wajah (facebook). Yang semakin keras menyorot ketidaktegasan, bahkan kemungkinan keterlibatan SBY dalam upaya pelemahan KPK. Beberapa kelompok warga bahkan telah menyuarakan kemungkinan pemakzulan (impeachment) ataupun gerakan massa (people power) untuk menurunkan SBY, meskipun tentu saja kedua hal tersebut bukan hal mudah untuk diwujudkan.
Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (symbolic capital), modal sosial (social capital), modal budaya (cultural capital) maupun modal ekonomi (economic capital). Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1930-2002), adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (multiple forms of capital). Namun Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya. Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat menajamkan uraiannya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan penggunaan modal politik memiliki lingkar pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari warga (Kimberly Casey, Defining Political Capital; a Reconsideration of Bourdieu’s Interconvertibility Theory, 2006).
Sejauh ini penggunaan istilah modal politik lebih banyak ditemukan dalam laporan-laporan media massa. Ini terjadi terutama setelah mantan Presiden George W. Bush mengatakan akan menggunakan ‘modal politiknya’ secara lebih agresif setelah ia memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya pada 2004 lalu. Sejarah kemudian membuktikan Bush salah memahami dan menggunakan modal politik yang ia miliki yang membuatnya dikenang sebagai presiden AS paling konyol dalam sejarah.
Casey mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan atau memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu betapa pun adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi. Pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (public opinion) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu. Sementara itu modal simbolik dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (respect) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya (Casey, 2006).
Ketidaktegasan dan kepasifan SBY semakin menguatkan pandangan banyak warga bahwa ada persekongkolan tingkat tinggi di kalangan pelaku-pelaku politik dan lembaga-lembaga politik tertentu untuk melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketidaktegasan SBY dan pihak Istana misalnya terlihat lewat upaya mendelegitimasi langkah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuka rekaman yang menyingkap tabir perseteruan ”buaya lawan cicak” lewat Menteri Hukum dan HAM, juga kepasifan SBY dalam menghadapi pencatutan namanya dalam rekaman Anggodo yang membuat banyak warga terheran-heran (Wawan Mas’udi, Langkah Catur Istana, Kompas 12/11). Kesigapan SBY menghadapi ancaman terhadap keselamatan dan reputasi diri dan keluarganya seperti terlihat pada kasus dugaan pencemaran nama baik anggota keluarga SBY di Ponorogo terkait politik uang dalam kampanye pemilu, SMS bernada ancaman terhadap Ibu Ani Yudhoyono, ataupun publikasi ancaman keselamatan SBY oleh teroris, kini nyaris tak terlihat.
Kini Tim Delapan yang dibentuk SBY untuk memverifikasi fakta atas kasus dua pimpinan KPK (nonaktif), Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, telah menyelesaikan tugas dan menyampaikan laporannya. Sikap dan tindakan nyata SBY terhadap rekomendasi itu sangat dinantikan banyak warga. Kabarnya, rekomendasi itu juga berisi perlunya melakukan reposisi dan reformasi di lembaga penegakan hukum.
Sejarah yang akan membuktikan apakah SBY akan memperbesar dan menggunakan modal politik dan modal simboliknya lewat tindakan-tindakan tegas, atau malah terus memperkecil dan menyia-nyiakannya lewat sikap pasif dan langkah-langkah kosmetik tanpa subtansi.
Penulis adalah pengajar dan peneliti di Universitas Hasanuddin, Makassar; kandidat Ph.D di Universitas Melbourne, Australia.